Terseret Kasus Penyadapan Presiden, Irjen EHS Dipecat, Terduga Pelaku Ajukan Banding

RINGKASAN
  • Sidang KKEP Divpropam Polri pada Selasa (17/11/2026) menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif PTDH kepada EHS karena pemufakatan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
  • EHS menyatakan akan mengajukan banding; permohonan tersebut akan diperiksa dan diputus Komisi Banding sesuai mekanisme Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Setelah PTDH, EHS akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana.
  • Kompolnas menilai sidang KKEP berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pekan depan, dengan jadwal diumumkan setelah kesiapan pemeriksa dipastikan.

Jakarta – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Namun, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan putusan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap personel.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa malam.

Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, lantai 2, Mabes Polri.

Persidangan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.

Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas perbuatannya, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Trunoyudo menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi landasan dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.

Terkait pengajuan banding oleh EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Nantinya, Komisi Banding akan dibentuk untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Setelah dijatuhi sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik.

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan diumumkan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Terduga pelanggar juga diberi kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari EHS, meskipun yang bersangkutan menyatakan akan mengajukan banding.

Kompolnas, lanjutnya, mengikuti langsung jalannya persidangan sejak pagi hingga sore, mulai dari pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga proses penuntutan.

Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (NC03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *