Bandung – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat mengecam keras beredarnya konten hoaks di media sosial yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Konten tersebut berisi ajakan kepada para kader untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto menuntaskan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut tidak memiliki dokumen setara SMA.
Narasi yang beredar juga memuat seruan aksi turun ke jalan pada 15 Oktober 2026 dan mengancam akan menyerukan revolusi apabila desakan tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden.
Menanggapi hal itu, Sekretaris PWM Jawa Barat, Iu Rusliana, menegaskan bahwa seruan tersebut merupakan bentuk hoaks dan fitnah yang disengaja untuk merusak nama baik organisasi. Melalui siaran pers pada Ahad (11/10/2026), dia mengecam pihak-pihak yang sengaja ingin mengadu domba bangsa. Terkait kasus Gibran, ia menilai para elit politik dapat menyikapinya secara arif sesuai dengan hukum ketatanegaraan yang berlaku.
Berita Terkait
Elite Bangsa Diajak Introspeksi dan Jaga Kedewasaan Berdemokrasi
Oktober 12, 2026Iu menjelaskan, Muhammadiyah membangun politik adiluhung (high politics) dan tidak terlibat aktif dalam politik praktis. Klaim bahwa seruan revolusi berasal dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak yang ingin melempar batu sembunyi tangan serta mengadu domba ormas dengan pemerintah.
Hal tersebut jelas bertentangan dengan kepribadian Muhammadiyah yang mengajarkan untuk membantu pemerintah, bekerja sama dengan berbagai golongan dalam membangun negara, serta memberikan kritik secara bijak, adil, dan korektif, baik ke luar maupun ke dalam.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., juga telah menyampaikan pandangannya mengenai dinamika tersebut. Beliau meminta seluruh elite politik untuk mawas diri, melakukan introspeksi ke dalam, serta bersikap dewasa dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa. (NC01)
