Jakarta – Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya mengingatkan seluruh jajaran penegakan hukum lalu lintas untuk mewaspadai perkembangan informasi di era post-truth, di mana informasi yang tidak benar atau hoaks dapat dengan cepat menjadi viral dan dipercaya masyarakat.
Hal ini disampaikan Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Bidang Gakkum Semester I Tahun 2026 di Ruang Subdit WAL & PJR, Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
“Sebagaimana arahan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo, perkembangan situasi yang sangat dinamis saat ini yang lagi trending perlu kita antisipasi di era post-truth. Jadi yang tidak benar diviralkan, masyarakat melegitimasi itu benar,” ujar Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya.
Berita Terkait
Ia mencontohkan beberapa kasus yang sempat ramai di media sosial dan menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah peristiwa yang melibatkan anggota Satlantas di Bogor, yang menurutnya tidak utuh disajikan di media sosial.
“Contohnya kasus di Bogor. Anggota Bogor diviralkan oleh seorang vlogger. Narasi yang berkembang seolah-olah anggota mau disuap, padahal yang terjadi justru anggota tersebut tidak mau menerima suap. Namun yang diekspos hanya potongan proses penyuapannya sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” kata Brigjen Pol. I Made Agus.
Selain itu, Brigjen Pol. I Made Agus menyinggung sejumlah informasi yang sempat beredar luas namun dipastikan tidak benar, seperti isu adanya operasi penertiban pajak kendaraan di jalan tol maupun narasi menyesatkan terkait ban gundul.
“Hoaks tentang operasi pajak di tol itu tidak benar. Begitu juga informasi menyesatkan terkait ban gundul yang sempat beredar di masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini Brigjen Pol. I Made Agus meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru tilang tahun 2026 yang menyebut Kapolri mengajukan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh serta kenaikan denda tilang sebesar 150 persen. Informasi tersebut juga mencatut nama tokoh nasional untuk memperkuat narasi yang disebarkan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
“Kebijakan penegakan hukum lalu lintas hingga saat ini tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile,” pungkasnya dilansir dari laman korlantas.polri.go.id. (NC01)
