Antisipasi Erupsi Gunung Anak Krakatau, BNPB Periksa Fasilitas Kesiapsiagaan di Lampung

Pemeriksaan sirine peringatan dini tsunami di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Selasa (8/9/2026). (Dok. BNPB)

Lampung – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., dalam siaran pers BNPB, Kamis (10/9/2026), menyampaikan, penguatan kesiapsiagaan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pemantauan kondisi lapangan, serta pemeriksaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB bersama BPBD Kabupaten Lampung Selatan memeriksa sejumlah fasilitas kesiapsiagaan di Desa Kalianda, Sukaraja, Way Muli, Tarahan, Banding, dan Tri Tunggal, Selasa (8/9/2026).

Pemeriksaan meliputi keberadaan desa tangguh bencana, rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, serta sirene peringatan dini tsunami.

Tim BNPB juga melakukan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Berton, berdasarkan informasi dari pos pengamatan, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi berskala kecil. Namun, aktivitas tersebut tidak terlihat secara visual karena puncak gunung tertutup awan dan kabut.

Erupsi berskala kecil terakhir tercatat pada 8 September 2026 sekitar pukul 17.56 WIB.

Saat ini angin bertiup ke arah barat daya sehingga potensi penyebaran abu vulkanik mengarah menjauh dari kawasan permukiman menuju Samudera Hindia.

“Secara umum, aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan tren penurunan secara bertahap berdasarkan perkembangan aktivitas sejak status gunung api ditetapkan pada tingkat Siaga,” demikian disampaikan Berton.

Seiring menurunnya intensitas abu vulkanik, masyarakat di wilayah terdampak secara umum telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring hingga 10 September 2026.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 100.3.4/14/V.01/2026 tanggal 8 September 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Akibat Dampak Abu Vulkanik.

Perkuat Kesiapsiagaan Tsunami

Untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dapat berdampak terhadap wilayah pesisir, BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan aktivasi Rencana Kontingensi (Renkon) Tsunami apabila kondisi berkembang dan meningkatkan potensi ancaman tsunami.

BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kabupaten Lampung Selatan juga membagikan masker di sejumlah titik keramaian untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota memastikan jalur evakuasi dan sirene peringatan dini tsunami dapat berfungsi dengan baik.

Edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai mitigasi serta kesiapsiagaan tsunami juga terus dilakukan kepada masyarakat.

Sementara itu, perbaikan sirene peringatan dini tsunami di wilayah Sukaraja masih dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait.

NGO Mitra Bantala juga akan membangun satu unit sirene peringatan dini tsunami di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

BNPB Proses Dukungan Logistik

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan dukungan logistik kepada Kepala BNPB untuk penanganan dampak erupsi dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Kebutuhan tersebut meliputi 500.000 masker, 500.000 botol hand sanitizer, 1.000 paket peralatan kebersihan, 300 unit sprayer pemadam kebakaran, dan 200 unit tabung oksigen.

BPBD Kabupaten Tanggamus juga menyampaikan kebutuhan berupa obat tetes mata.

Menurut Berton, permintaan dukungan logistik tersebut telah diterima dan diproses Kedeputian Bidang Darurat BNPB. BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan penanganan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan situasi.

Di sisi lain, akses transportasi udara di Provinsi Lampung telah kembali normal. Bandara Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan kembali beroperasi untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan apabila diperlukan.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan.

Masyarakat diimbau tetap tenang, mengikuti informasi resmi pemerintah, dan mematuhi arahan petugas apabila terjadi perubahan kondisi atau peningkatan aktivitas gunung api. (NC01)